PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PETAMBAK GARAM SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PERBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDI DAYA IKAN, DAN PETAMBAK GARAM

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Pasal 7 petambak mendapat
perlindungan berupa sarana dan prasana, jaminan usaha pergaraman, jaminan
keamanan dan keselamatan, Pasal 37 ayat 2 yang berwenang memberikan
rekomendasi impor garam adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Sedangkan, pada Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2018 volume dan
waktu pemasukannya setiap komoditas pergaraman yang memberikan rekomendasi
impor garam adalah Kementerian Perindustrian. Materi muatan yang terkadung
pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2018 bertolakbelakang sebagaimana
fungsi dari Peraturan Pemerintah tersebut diterbitkan yakni sebagai peraturan
pelaksana dari Undang-Undang. Rumusan masalah pada penelitian ini Pertama,
pengaturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 dalam menjamin perlindungan
hukum terhadap petambak garam. Kedua, apakah pembentukan Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 sesuai dengan Undang-Undang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum
Normatif. Analisa bahan hukum Normatif dilakukan dengan pengkajian terhadap
bahan hukum tertulis yakni berdasarkan peraturan perundang-undangan (Statute
Approach) dan mempelajari mengenai pandangan dan doktrin-doktrin, merujuk
pada prinsip-prinsip hukum serta gagasan ide (Conseptual Approach).
Penegakan hukum terhadap petambak garam dan pengaturan tata kelola
garam nasional terdapat dua inti Pertama, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2016 menyediakan sarana dan prasarana dalam mengembangkan usaha,
mendapat jaminan perlindungan atas resiko bencana alam, perubahan iklim, serta
pencemaran, dan mendapat jamiman keamanan dan keselamatan, serta bantuan
hukum. Kedua, Pembetukan Peraturan Pemerintah tidak sesuai dengan UndangUndang
tentang
Pembentukan
Peraturan
Perundang-Undangan
serta
materi
muatan

Peratutan
Pemerintah
Nomor
9
Tahun
2018
menyimpang
dan
bahkan
bertentangan

dengan
Undang-Undang
Nomor
7 Tahun
2016.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Impor Garam, Materi Muatan.