Penerapan Sanksi Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Terhadap Tindak Pidana Vandalisme di Kabupaten Jombang

Aksi vandalisme atau coret-coretan di tembok atau tembok ruang publik di Jombang kembali marak dan sulit dikendalikan, seperti yang terlihat di tembok area trotoar Jalan KH. Ahmad Dahlan dan di Alun-alun Jombang. Sangat diperlukan penelitian lebih dalam untuk melihat bagaimana hukum yang berlaku mengatur mengenai tindak pidana vandalisme serta bagaimana penerapan sanksi terhadap tindak pidana vandalisme di Kabupaten Jombang. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan, kemudian menggunakan analisis data secara kualitatif. Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, antara lain adalah Faktor Hukum itu sendiri, Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana dan Pra-sarana, Faktor Masyarakat, serta Faktor Kebudayaan. Hasil penelitian menyatakan tidak sesuainya implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 09 Tahun 2010 dalam penegakan hukum tindak pidana vandalisme di kabupaten Jombang. Satpol PP sebagai aparat penegak hukum yang berkewajiban menegakkan peraturan daerah tidak memberikan sanksi pidana kepada para pelaku melainkan hanya mengenakan sanksi berupa ganti kerugian. Hendaknya dalam penegakan hukum dapat melibatkan seluruh aparat penegak hukum dan yang terpenting adalah dukungan pemerintahan yang bersih. Penerapan sanksi terhadap tindak pidana vandalisme di Kabupaten Jombang hendaknya lebih bisa diketatkan lagi oleh Aparat Satpol PP sebagai penegak Perda yang ada, sehingga dapat menyelaraskan aturan yang berlaku dan dapat meminimalkan Tindakan vandalisme yang menyalahi aturan yang sudah ada.