POLITIK HUKUM PENGATURAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DENGAN CALON TUNGGAL

ABSTRAK
Calon tunggal fenomena ini muncul saat pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak periode pertama yaitu tahun 2015. Terdapat beberapa daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon yang tidak diantisipasi pengaturannya oleh pembentuk Undang-Undang. Jika suatu daerah tetap dilaksanakan pemilihan dengan diikuti oleh satu pasang calon maka cara pemilihannya berbeda dengan daerah yang diikuti oleh beberapa pasangan calon. Pengaturan mengenai diperbolehkannya calon tunggal untuk mengikuti pemilihan inilah yang menarik untuk dibahas selain hal tersebut penelitian ini dilakukan untuk memaparkan peranan partai politik dalam pemilihan kepala daerah sehingga munculnya fenomena calon tunggal serta upaya yang dilakukan partai politik agar fenomena tersebut tidak muncul signifikan.
Metode penelitian yang digunakan adalah normatif. Adapun pendekatan yang digunakan yaitu metode pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah undang-undang yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.
Pemberlakuan calon tunggal sebagaimana diatur dalam UU No 10 Tahun 2016 menyatakan bahwa pemiliha kepala daerah akan tetap dilaksanakan di daerah yang hanya diikuti oleh satu pasang calon dengan syarat ketika awal pendaftaran sampai masa berakhirnya pendaftaran hanya terdapat satu pasangan calon yang terdaftar di KPU dengan catatan calon tersebut telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam UU No 10 Tahun 2016 calon tersebut legal untuk dipilih dalam pemilihan umum kepala daerah serentak. Calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah bertentangan dalam proses implementasi demokrasi di Indonesia, calon kepala daerah tunggal harus dapat diatasi oleh partai politik yang ada untuk membuat koalisi dan menentukan calon dari partai politik mereka.

Kata Kunci : Calon Tunggal, Pilkada Serentak, Partai Politik