MODEL KEBIJAKAN PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA BAGI PEJABAT STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI SIPIL

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Aparatur Sipil Negara selanjutnya disebut (ASN) memegang peran strategis sebagai tulang punggung pemerintahan yang menggerakkan roda kebijakan publik hingga ke tingkat paling operasional. Di dalamnya, pejabat struktural Pegawai Negeri Sipil (PNS) berada pada posisi kunci karena mereka bukan saja mengelola sumber daya dan proses administrasi, tetapi juga menerjemahkan visi pembangunan menjadi keputusan, program, dan layanan yang menyentuh masyarakat luas. Oleh sebab itu, orientasi nilai yang memandu cara pandang, cara kerja, dan cara memutuskan pejabat struktural menjadi faktor penentu mutu kebijakan. Dalam konteks Indonesia, Pancasila sebagai ideologi dan falsafah bangsa adalah sumber nilai yang seharusnya menjiwai seluruh proses tersebut. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional seharusnya menjadi landasan dalam setiap kebijakan pembangunan, termasuk dalam tata kelola birokrasi. Metode penelitian menggunakan hukum normatif. pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) serta dengan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa dalam pengaturan hukum kepegawaian, belum secara jelas menjelaskan terkait kewajiban pejabat struktural PNS secara khusus, hanya saja dalam pengaturan terkait seperti PP Disiplin PNS hanya mengatur kewajiban PNS secara umum. Begitu juga di dalam UU ASN, menjadikan Pancasila sebagai nilai dasar dan pedoman etis. Keberadaan Pancasila sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat Indonesia, sehingga peran Pejabat Struktural PNS sebagai policy maker dalam mengimplementasikan Nilai-Nilai Pancasila di setiap kebijakan yang ia buat dapat menciptakan lingkungan birokrasi yang berkeadilan, oleh karena itu disusunlah Rekonstruksi kebijakan yang mengikat kepada Pejabat Struktural PNS, Untuk memastikan implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam penyelenggaraan tugas pejabat struktural PNS berjalan secara konsisten dan berkelanjutan, diperlukan suatu mekanisme pengawasan dan evaluasi yang bersifat terukur dan obyektif.rnKata kunci: Pancasila, Pejabat Struktural, Kebijakan.