Putusan Hakim Yang Tidak Didasarkan Pada Aturan Hukumpada Tindak Pidana Perjudian Dalam Putusan Nomor 38/Pid.B/2016/Pn.Sby

ABSTRAK
Terdakwa Rian Agus adalah seorang pekerja kuli bangunan bertempat tinggal di jalan Simo Gunung Barat II nomor 28 Surabaya telah melakukan tindak pidana tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Terdakwa didakwa dengan menggunakan dakwaan alternatif karena melakukan permainan judi poker atau judi Capsa 13 Cards secara daring. Dalam amar putusan, menjatuhkan terdakwa dengan ancaman pidana Pasal 303bis ayat (1) ke-2 KUHP dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
Setelah dilakukan pemeriksaan terkait kasus tersebut, dalam penjatuhan pidana penuntut umum tidak memperhatikan adanya ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP dengan lebih memilih menggunakan Pasal 303bis ayat (1) ke-2 KUHP daripada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016 dalam menjerat terdakwa. Serta dalam vonisnya, terdakwa hanya dikenai vonis berupa 7 (tujuh) bulan penjara. Oleh karena itu dalam memorandum hukum ini akan menganalisis mengenai apakah tepat putusan yang diberikan oleh majelis hakim yang memutus terdakwa Pasal 303bis ayat (1) ke-2 KUHP.
Berdasarkan putusan dengan nomor 38/Pid/B/2016/PN.Sby terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian. Dikaji secara peraturan KUHP, harusnya terdakwa dijerat menggunakan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan bukan memberlakukan Pasal 303bis ayat (1) ke-2 KUHP dalam menjerat terdakwa. Hal ini karena bentuk perjudian online yang menggunakan komputer sebagai sarana dalam permainan judi serta menerapkan adanya asas lexspecialis derogat legi generalisebagai dasar penerapan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kata kunci: Perjudian - daring - putusan hakim.