PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP GURU YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA AKIBAT MELANGGAR KODE ETIK DI SEKOLAH

Guru merupakan tenaga pendidik yang mempunyai peran penting dalam proses pendidikan di Indonesia, sehingga guru di tuntut untuk melaksanakan tugas secara profesional serta mentaati kode etik dan peraturan sekolah dalam melaksanakan tugasnya sebagai tenaga pendidik profesional. Namun dalam praktiknya, masih banyak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak akibat melanggar kode etik di sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai kualifikasi pelanggaran kode etik sekolah sebagai alasan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), serta perlindungan hukum terhadap guru yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak.rnMetode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan terhadap Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (diubah menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja), Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen melalui studi pustaka dan interpretasi hukum.rnHasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelanggaran kode etik di sekolah dapat di kualifikasikan sebagai alasan dasar Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) apabila hal tersebut jelas tercantum dalam perjanjian kerja, kesepakatan kerja, atau perjanjian kerja bersama, serta pekerja/buruh di berikan kesempatan untuk membela diri. Hal ini jelas di atur dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. Kemudian mengenai perlindungan hukum nya, dapat dilakukan melalui perlindungan Preventif (pencegahan) dan Represif, yaitu penyelesaian sengketa mealui mekanisme perselisihan hubungan industrial.