KEABSAHAN PERJANJIAN SEWA TANAH BEKAS REL KERETA API PT. KAI DI PONGKORAN, BANGKALAN

ABSTRAK
Pemanfaatan aset perkeretaapian seharusnya di manfaatkan sesuai peruntukannya. Tapi saat ini justru banyak aset PT. KAI (Persero) yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga dan tidak sesuai peruntukannya. Hal tersebut tak lain agar aset PT. KAI (Persero) yang tidak di gunakan dapat tetap memberikan sumber penghasilan. Maka, seharusnya perlu ada kebijakan yang baik untuk mengatasi keadaan seperti ini. Penelitian ini membahas mengenai Bentuk perjanjian sewa menyewa antara PT. KAI dengan penyewa di Pongkoran,Bangkalan serta Implementasi perjanjian sewa bekas tanah rel kereta api PT. KAI di Pongkoran, Bangkalan. Mulai dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Pokok Agraria, Peraturan Menteri Agraria, dan Peraturan Direksi PT. KAI. Tulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan pedoman bagi pihak PT. KAI dalam mengeluarkan kebijakan atas pemanfaatan tanah serta asetnya.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan metode penelitian empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Metode dan teknik pengumpulan data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Metode analisis data mempergunakan metode analisis kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, implementasi perjanjian sewa bekas tanah rel kereta api di Pongkoran, Bangkalan Madura sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik Peraturan Direksi PT. KAI itu sendiri maupun Peraturan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sehingga perjanjian yang terjadi sudah jelas dan sah secara hukum. Dan para pihak sudah memenuhi Syarat Sahnya Suatu Perjanjian yang tertuang di dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Pihak PT. KAI memberikan hak dari penyewa, dengan memberikan tanah bekas rel kereta api yang mereka sewa setelah memenuhi beberapa persyaratan yang harus mereka penuhi.Saran yang dapat diberikan adalah Tanah-tanah yang di klaim dan di sewakan kepada pihak ketiga oleh PT. KAI sebagai asetnya tersebut merupakan Tanah Negara. Jika PT. KAI ingin memilikinya sebagai aset, maka mesti mendaftarkannya ke Badan Pertanahan Nasional (BPN), hingga bukti kepemilikannya benar-benar diterbitkan. Dan perlu adanya keselarasan antara Peraturan perkeretaapian dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) sejauh ini Undang-undang Perkeretaapian tidak mau tunduk pada Undang-undang Pokok Agraria (UUPA). Sehingga, Hukum Agraria tidak akan pernah memberikan kepastian hukum kepada sengketa tanah yang melibatkan PT. KAI. Jika yang disewakan oleh PT. KAI kepada penyewa adalah bangunan yang ia bangun di atas tanah negara yang dikelola PT KAI, maka dibolehkan. Namun, jika yang disewakan PT KAI adalah tanah, maka hal itu merupakan sebuah pelanggaran hukum.