KEABSAHAN PERJANJIAN LEASING YANG DIBUAT OLEH ORANG YANG TIDAK DIBERI KUASA OLEH PARA PIHAK

ABSTRAK
Leasing telah marak digunakan oleh masyarakat sebagai lembaga pembiayaan yang relatif mudah didapatkan. Namun dimanfaatkan oleh beberapa oknum-oknum tertentu dimana terdapat masyarakat yang berkeinginan membeli secara tunai suatu kendaraan kemudian tanpa sepengetahuan pihak pembeli secara tunai, proses pembayaran dialihkan melalui pembiayaan leasing. Sehingga menimbulkan kerugian terhadap lessor maupun lessee (pembeli tunai). Sehingga perlu dikaji keabsahan perjanjian leasing yang tidak dibuat langsung oleh para pihak dan bagaimana perlindungan hukumnya bagi lessor jika terjadi perjanjian leasing yang tidak dibuat secara langsung oleh para pihak.
Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus sehingga diharapkan memberikan solusi terbaik dengan mengkaji bahan huku yang berkaitan dengan perjanjian, leasing dan perlindungan hukum.
Berdasarkan hasil kajian kepustakaan dan pendekatan kasus yang dilakukan, perjanjian leasing yang tidak dibuat secara langsung oleh para pihak dapat menjadi sah apabila pihak ketiga yang mewakili salah satu pihak secara sah merupakan perwakilan pihak tersebut yaitu denga penyertaan surat kuasa. Namun, jika tidak secara sah mewakili perbuatan hukum salah satu pihak tanpa surat kuasa dari pihak tersebut sebagaimana dalam contoh kasus, yaitu dilakukan dengan tipu muslihat maka perjanjian leasing tersebut tidak sah sehingga dapat dibatalkan karena menciderai syarat subjektif sepakat. Sehingga perlindungan hukum yang dapat dilakukan lessor yaitu secara preventif dengan menerapkan prinsip i’tikad baik dan prinsip kehati-hatian, serta pembuatan perjanjian dengan cermat dan teliti. Perlindungan hukum secara represif dapat dilakukan melalui jalur non litigasi yaitu dengan ADR, juga dapat dengan jalur litigasi dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri bagian perdata agar perjanjian leasing tersebut dapat dibatalkan.