PENGALIHAN HAK ATAS TANAH MILIK ORANG LAIN MELALUI PROSES JUAL BELI (Studi Putusan Nomor: 07/Pdt.G/2016/PN BKL)

ABSTRAK
Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual
beli, tukar, menukar, hibah, pemasukan data perusahaan dan perbuatan hukum
pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat
didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat ole Pejabat Pembuat Akta
Tanah (PPAT) yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Penelitian ini membahas mengenai Pengalihan Hak atas Tanah Milik
Orang Lain Melalui Proses Jual Beli (Studi Putusan Nomor
07/Pdt.G/2016/PN.Bkl). Mulai dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
Undang-Undang Pokok Agraria, dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
Tentang Pendaftaran Tanah.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan metode penelitian
normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (Statute Approach) dan
Pendekatan Kasus (Case Approach). Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan
hukum primer, sekunder dan tersier. Metode analisis data yang digunakan adalah
metode deskriptif analisis.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, pengalihan hak atas tanah
milik orang lain melalui proses jual beli dalam putusan
nomor:07/Pdt.G/2016/PN.Bkl tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, khusus nya pada Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang menjelaskan bahwa pembuatan akta
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dihadiri oleh para pihak yang
melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan dan disaksikan oleh sekurangkurangnya
2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi
dalam perbuatan hukum itu. Dan melakukan perbuatan melawan hukum
sebagaimana tercantum dalam Pasal 1365 KUHPerdata yaitu tiap perbuatan yang
melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang
yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian
tersebut.