KONSTITUSIONALITAS LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK

ABSTRAK
Penyelenggara negara merupakan elemen penting yang harus ada dalam
kehidupan bernegara. Dalam menjalankan tugasnya, penyelenggara negara
membutuhkan alat-alat perlengkapan negara yang dalam penelitian ini
menggunakan istilah lembaga negara. Lembaga negara diatur dalam UUD NRI
Tahun 1945 yang dikenal sebagai lembaga negara utama (mittelbare organ) dan
lembaga negara diluar UUD NRI Tahun 1945 yang dikenal dengan lembaga
negara pendukung (unmittelbare organ). Komisi perlindungan Anak Indonesia
(KPAI) merupakan salah satu lembaga negara pendukung yang diatur melalui UU
Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak, KPAI diberi mandat untuk menerima pengaduan masyarakat
dan memberikan perlindungan terhadap hak anak. Namun sebelum adanya KPAI
sudah ada Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) yang hadir terlebih
dahulu untuk menerima pengaduan masyarakakat dan memberikan perlindungan
terhadap hak anak, namun berstatus sebagai lembaga swadaya masyarakat. Istilah
“komisi” pada KPAI dan Komnas PA kemudian menimbulkan berbagai macam
konflik yang berujung pada perebutan eksistensi dari kedua lembaga tersebut.
Sehingga perlu dikaji kembali konstitusionalitas pembentukan lembaga
perlindungan anak serta mencari solusi terbaik terhadap penataan lembaga
perlindungan anak. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif,
pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual diharapkan dapat
memberikan solusi terbaik dengan mengkaji bahan hukum yang berkaitan dengan
KPAI dan Komnas PA. Sehingga tidak ada tumpang tidih kewenangan karena
pada dasarnya lembaga negara dan lembaga swadaya masyarakat merupakan dua
hal yang berbeda. namun istilah “komisi” lebih tepat digunakan oleh lembaga
resmi yang dibentuk pemerintah, dan untuk menghindari kesalah pahaman antara
KPAI dan Komnas PA maka akan lebih baik apabila Komnas PA mengganti nama
baru sebagai salah satu wujud penataan lembaga perlindungan anak.