SISTEM INFORMASI INVETARIS OBAT DAN ALAT KONTRASEPSI BERBASIS WEB (Study Kasus : Badan Pemberdayaan Masyarakatan Perempuan Dan Keluarga Berencana)

Program KB(Keluarga Berencana) di Indonesia telah mampu mencapai hasil yang memuaskan Kesadaran masyarakat akan pentingnya Norma Keluarga Kecil yang bahagia dan Sejahtera (NKKBS) dari tahun ke tahun tanpa makin meningkat. Sayangnya, krisis ekonomi pada tahun 1997, telah berakibat mempengaruhi pelaksanaan program KB di tanah air.Banyak anggota masyarakat tidak mampu lagi membiayai pelayanan KB, membiayai ongkos transportasi ke klinik dan atau membayar harga alat dan obat konstrasepsi(alkon).Pemerintah kesulitan menyelenggarakan pelayanan KB atau menyediakan alkon bersubsidi atau gratis, sehingga banyak pasangan usia subur (PUS) yang drop out. Pelayanan KB merupakan salah satu pelayanan kesehatan dasar, sehingga kementrian Kesehatan menetapkan KB sebagai salah satu program kesehatan wajib yang harus disukseskan.Pelayanan konstrasepsi masuk dalam daftar standar pelayanan minimal (SPM) yang harus dilaksananakan dan menjadi tanggung jawab seluruh jajaran kesehatan di Indonesia.Kementrian Kesehatan mengembangkan model sistem informasi KB-kesehatan yang telah disosialisasikan sejak tahun 2007.Penelitian ini bertujuan mengkaji efisiensi dan mengefektivitas sistem informasi KB-kesehatan tersebut dibandingkan dengan sistem informasi sebelumnya yang hanya dapat melakukankan penginputan data peserta keluarga berencana saja.