PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP ATAS AKTIVITAS TAMBANG NIKEL DI RAJA AMPAT PAPUA BARAT DAYA

Aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat Papua Barat Daya menimbulkanrnpersoalan serius bagi perlindungan lingkungan hidup karena wilayah ini merupakanrnkawasan dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Pembukaan lahanrntambang yang masif menyebabkan kerusakan ekosistem darat dan laut sepertirndeforestasi, erosi, sedimentasi, pencemaran air, serta degradasi terumbu karangrnyang berdampak pada keberlanjutan pariwisata dan hak masyarakat adat. Penelitianrnini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undanganrnuntuk menganalisis regulasi hukum terkait perlindungan lingkungan, mencakuprnUUD 1945, UU No. 32 Tahun 2009, UU No. 2 Tahun 2025, PP No. 96 Tahun 2021rnjo. PP No. 25 Tahun 2024, serta regulasi daerah. Hasil penelitian menunjukkanrnbahwa meskipun kerangka hukum telah tersedia secara komprehensif,rnimplementasinya belum optimal akibat konflik izin lama, lemahnya pengawasan,rndan ketidaksinkronan tata ruang. Dampak pertambangan nikel terbukti mengancamrnkeberlanjutan ekosistem dan bertentangan dengan prinsip pembangunanrnberkelanjutan berdasarkan teori Akuntabilitas, Geopark, Hukum Pembangunan, danrnPengelolaan Lingkungan Berkelanjutan. Penelitian ini merekomendasikanrnpenguatan pengawasan, evaluasi izin tambang, penegakan hukum yang tegas, sertarnpenguatan kebijakan konservasi untuk menjaga keberlanjutan lingkungan danrnmelindungi masyarakat adat.