Kedudukan Pidana Mati di Indonesia Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Pidana mati merupakan bentuk hukuman paling berat dalam sistem hukum pidana Indonesia yang menimbulkan perdebatan terkait efektivitas, nilai kemanusiaan, dan arah pembaruan hukum nasional. Perdebatan ini muncul karena penerapan pidana mati yang dianggap bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia serta tujuan pemidanaan modern yang lebih berorientasi pada rehabilitasi dan resosialisasi pelaku. Sejak pelaksanaan eksekusi terakhir pada tahun 2016, Indonesia cenderung menuju pendekatan quasi-abolisionis. Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), pidana mati tidak lagi bersifat mutlak, tetapi dapat dijatuhkan dengan masa percobaan sepuluh tahun. Penelitian ini mengkaji dua permasalahan utama, yaitu kesesuaian pidana mati dalam KUHP 2023 dengan tujuan pemidanaan di Indonesia serta pergeseran posisi Indonesia dari negara retensionis menuju abolisionis.rnPenelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang dianalisis melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, teori pemidanaan, dan literatur hukum yang relevan. Data penelitian bersumber dari bahan hukum sekunder berupa peraturan, jurnal ilmiah, serta pendapat para ahli hukum pidana.rnHasil penelitian menunjukkan bahwa pidana mati dalam KUHP 2023 telah bergeser dari konsep retributif menjadi pidana alternatif bersyarat yang menekankan aspek rehabilitatif dan kemanusiaan. Ketentuan ini menunjukkan arah reformasi hukum pidana Indonesia yang lebih humanis, sejalan dengan teori pemidanaan modern, serta menempatkan Indonesia dalam fase transisi menuju sistem hukum quasi-abolisionis.