PRESIDENTIAL THRESHOLD SEBAGAI BENTUK PEMBATASAN PARTAI POLITIK DALAM PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Indonesia akan menjalani babak baru praktik demokrasi dengan penyelenggaraan pemilu serentak 2019, yang terdiri dari pemilihan presiden dan wakil presiden digabung dengan pemilihan anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dalam sistem presidensial seperti yang dianut dalam sistem pemerintahan di Indonesia.
Konsekuensi dari adanya ambang batas pencalonan presiden adalah sejumlah partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki kursi di DPR, atau yang baru ikut Pemilu pada masa Pemilu berjalan, tidak dapat mengusulkan calon presiden dan wakil presiden. Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum ini harus memperhatikan konstitusi terlebih dahulu agar tidak terjadi masalah baru.

Kata kunci : Presiden, Ambang Batas, Konstitusi