PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAKAN PENGGUNAAN SENJATA API YANG BERLEBIHAN OLEH APARAT KEPOLISIAN

Abstrak
Dalam melakukan suatu kewenangan atau tindakan seorang polisi dibekali dengan adanya suatu tindakan dan juga kewenangan. Oleh karena itu seorang polisi disini akan mengemban tanggungjawab yang cukup besar dalam menjaga suatu ketertiban di lingkangan masyarakat. Dalam menjalankan kewenangannya ini seorang polisi harus mejalaknnya dengan sikap professional dan penuh dengan rasa keadilan, bukan dengan arogan atau dengan kesewenang-wenangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindakan atau kewenangan seorang anggota kepolisian yang tidak sesui dengan undang-undang serta aturan yang berlaku sehingga menimbulkan korban, dan bagaimanakah pertanggungjawaban atas tindakannya tersebut.
Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah secara normative Penelitian normative adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahanbahan kepustakaan khususnya perundang-undangan dan kepustakaan hukum yang berkaitan dengan kepolisianHasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Aparat kepolisian yang menggunakan kekerasan dan senjata api yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam Undang-undang itu merupakan tindakan yang melanggar hak asasi manusia (HAM). Maka dari itu penggunaan senjata api oleh aparat kepolisian yang tidak sesuai dengan prosedur, akan merusak integritas keseluruan organisasi penegak hukum. Batasan-batasan kewenangan atau tindakan aparat kepolisian perlu dan di wajibkan untuk mengetahui terkait dengan kode etik atau etika profesi kepolisian, karena dengan adanya hal ini sangat penting dan besar pengaruhnya terhadap baik dan buruknya pelaksanaan kewenangan maupun tindakan aparat kepolisian. (2) Pertanggungjawaban pidana atas kelalain atau kealpaan yang dlakukan oleh aparat kepolisian adalah berdasarkan pada pasal 359 KUHP terbukti bahwa perbuatan tersebut karena kealpaannya dan telah menyebabkan orang lain meninggal diancam dengan pidana penjara lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.
Saran bagi Aparat Kepolisian adalah harus lebih berhati-hati dan selalu mentaati setiap peraturan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, tidak boleh melanggar hak orang lain. Dibentuknya suatu perundang-undangan nasional yang mengatur tentang prosedur tentang penggunaan kekerasan dan senjata api oleh aparat kepolisian ini tujuannya adalah agar aparat kepolisian tidak sewenang-wenang dalam menggunakan kewenangan yang diberikan kepadanya, sehingga Hak Asasi Manusia dapat ditegakkan dan dapat terciptanya hubungan yang harmonis antara aparat kepolisian dan masyarakatnya.
Kata kunci : Penggunaan Senjata Api, Pidana, Aparat Kepolisian.