URGENSI PEMBENTUKAN BADAN USAHA KHUSUS PADA KELEMBAGAAN MINYAK DAN GAS BUMI INDONESIA

ABSTRAK
Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 menyatakan bahwa pasal-pasal yang mengatur mengenai BP Migas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunya kekuatan hukum mengikat atau dinyatakan inkonstitusional. kemudian tugas dan fungsi beralih kepada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. namun mengenai pembentukan SKK Migas terdapat penyimpangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach). Dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum kelembagaan minyak dan gas bumi indonesia.
Pembentukan dari SKK Migas telah melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUUX/2012, bahwa kewenangan yang dimiliki oleh BP Migas dan SKK Migas adalah sama. dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 menghendaki penguatan BUMN sebagai pemegang lisensi atau kuasa pertambangan untuk mengelola sektor hulu dan berperan penting di sektor hilir migas. pengelolaan Minyak dan Gas Bumi harus diserahkan kepada perusahaan negara (BUMN) di bidang pertambangan minyak dan gas bum bukan dengan dibentuk BHMN ataupun lembaga negara penunjang seperti yang dilakukan dengan membentuk BP Migas ataupun SKK Migas.

Kata kunci : Badan Usaha Khusus Migas, Kelembagaan Migas, SKK Migas.