Peran Kelembagaan Nelayan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Ikan di Kabupaten Sumenep

ABSTRAK
Kabupaten Sumenep merupakan daerah yang sebagian besar wilayahnya adalah pesisir pantai, inilah alasan Kabupaten Sumenep memiliki sumber daya hasil laut sangat melimpah khususnya perikanan. Maka tidak heran jika mayoritas masyarakat Sumenep berprofesi sebagai nelayan. Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam sudah diatur mengenai pengaturan khusus untuk keberlangsungan hidup nelayan namun disisi lain, nelayan di Kabupaten Sumenep mayoritas masih terbilang tradisional dan tidak terikat dalam kelembagaan yang resmi sehingga menyebabkan kesejahteraan nelayan terbilang rendah.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris atau Gabungan dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan perundang undangan (statue approach) dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum penegakan pengaturan nelayan.
Temuan dalam penelitian ini, menunjukan bahwa kelembagaan nelayan di Kabupaten Sumenep masih terbilang minim karena beberapa faktor, yang berakibat terhadap mininya perlindungan pemerintah terhadap nelayan, sementara disisi lain produksi perikanan di Kabupaten Sumenep semakin meningkat dari tahun ke tahun. Adanya kekosongan hukum yang berakibat terhadap tidak adanya kepastian hukum terhadap nelayan di Sumenep khususnya terkait zona dan alat tangkap yang mengakomodir kepentingan nelayan dengan alat tradisional dan nelayan dengan alat tangkap modern, sehingga hal ini yang menyebabkan konflik antar nelayan.

Kata kunci : Kelembagaan Nelayan, Sumenep, Sumberdaya Perikanan, Kekosongan Hukum