PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS PEMOTONGAN REFUND AKIBAT ADANYA PEMBERITAHUAN PEMBATALAN PENERBANGAN OLEH MASKAPAI

Pembatalan penerbangan pada dasarnya merupakan suatu keadaan dimana
tidak beroperasinya penerbangan sebagaimana jadwal yang telah ditentukan.
Pemberitahuan pembatalan penerbangan yang kemudian dicabut lagi oleh pihak
pengangkut menjadikan penumpang mengalami beberapa kerugian. Adanya
pemberitahuan pembatalan mengakibatkan penumpang mengambil langkah untuk
mengajukan refund. Pengajuan yang dilakukan penumpang tersebut ternyata
dikenakan pemotongan refund. Berkaitan dengan itu maka perlu dilakukan
penelitian tentang apakah tindakan pemberitahuan pembatalan penerbangan yang
kemudian dicabut lagi oleh pihak pengangkut dan apakah tindakan pemotongan
refund atas pembatalan tiket oleh penumpang akibat adanya pemberitahuan
pembatalan penerbangan oleh pengangkut itu juga bertentangan dengan UndangUndang
Penerbangan
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan
pendekatan perundang-undangan. Bahan hukumnya meliputi bahan hukum primer
dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum yang diperoleh, kemudian dilakukan
analisis secara preskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya tindakan pemberitahuan
pembatalan penerbangan yang kemudian dicabut lagi oleh pihak maskapai
bertentangan dengan Pasal 4 huruf c jo Pasal 7 huruf b UUPK serta Pasal 140 ayat
(1) jo Pasal 147 ayat (1) dan ayat (2) UU Penerbangan. Adapun tindakan
pemotongan refund atas permohonan pembatalan oleh konsumen itu juga tidak
dapat dibenarkan berdasarkan asas exceptio non adimpleti contractus.