DUGAAN PERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT REKLAMASI PANTAI SEMBILANGAN DAN PANTAI PERNAJUH KECAMATAN SOCAH

ABSTRAK
Dalam pelaksanaan reklamasi pada kawasan pantai Sembilangan dan pantai Pernajuh Kecamatan Socah mengajukan izin pada tahun 2018 awalnya dapat berjalan dengan lancar, namun dari PT yang ingin melakukan reklamasi diwajibkan untuk melaporkan perkembangan perolehan tanah, dan pembangunan setiap 3 (tiga) bulan kepada kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bangkalan, kepala kantor wilayah BPN Provinsi Jawa Timur, dan kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Namun sesuai dengan laporan yang diterima dari Bappeda Bangkalan bahwa PT tersebut tidak pernah memberikan informasi apapun sejak izin lokasi tersebut diberikan. Sehingga dengan berbagai pertimbangan, dan surat keberatan yang dilayangkan Kepala Desa Sembilangan, DPM-PTSP mengeluarkan surat keputusan pencabutan izin lokasi PT tersebut. Akan tetapi dari PT tersebut tetap melakukan pengerukan dilokasi Pantai Sembilangan dan Pantai Pernajuh, didalam hal ini PT tersebut telah menyalahi aturan, sehingga proyek reklamasi tersebut diberhentikan karena dapat menyebabkan terjadinya dugaan perusakan lingkungan disekitar kawasan reklamasi pantai Sembilangan dan Pantai Pernajuh Kecamatan Socah.
Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah reklamasi yang dilakukan di Desa Sembilangan dan Desa Pernajuh dapat dikualifikasi sebagai perbuatan pidana yang melanggar Undang-undang ?
Tujuan dari peneliti ini untuk mengetahui dan menganalisis reklamasi yang terjadi di dua desa yaitu Desa Sembilangan dan Desa Pernajuh Kecamatan Socah sebagai tindak pidana perusakan lingkungan.
Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode hukum normatif yang menggunakan metode pendekatan dan analisis Perundang-undangan, pendekatan Perundang-undangan mengacu pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Dari hasil penelitian ini dapat diproleh kesimpulan bahwa PT yang melakukan reklamasi di pantai Sembilangan dan pantai Pernajuh Kecamatan Socah dapat kualifikasikan sebagai perbuatan yang melanggar Undang-undang karena tidak memiliki izin untuk melakukan reklamasi disekitar pantai dan dapat merusak lingkungan berdasarkan pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kata Kunci : Reklamasi Pantai, Perusakan Lingkungan, Perlindungan Lingkungan