Keberadaan Lie Detector dalam Pembuktian Tindak Pidana di Indonesia

ABSTRAKrnPenelitian Hukum Ini Bertujuan untuk Mengetahui Urgensi dan kedudukan Lie Detector dalam pembuktian tindak pidana di indonesia berdasarkan Instrumen Hukum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Urgensi dan Kedudukan Lie Detector menghasilkan Peran dan Rekomendasi Hukum terkait kedudukan Lie detetctor dalam Tindak pidana yang ada di indonesia.Penelitian ini juga menghasilkan Pelajaran Terbaik yang bisa di dapatkan oleh Indonesia dari pengaturan tentang Pembuktian Hukum Acara Pidana di Indonesia.rnPenelitian hukum ini menggunakan penulisan hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan Pendekatan Kasus. Bahan hukum yang digunakan yaitu Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana KUHAP Narkotika dan Peraturan Kapolri 8 No. 10 Tahun 2009 sebagai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder berupa buku-buku teks, jurnal online tentang modifikasi, pidana dan pemidanaan serta penyalahguna narkotika, dan kamus hukum, kamus Bahasa Inggris-Indonesia dan Black’s Law Dictionar sebagai bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum berupa studi kepustakaan dan studi Kasus dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan metode penarikan kesimpulan deduktif. Kedudukan Lie detetcor Sebagai Alat Bukti dalam Hukum acara Pidana Yakni diklasifikasian penyidik sebagai alat Bukti pendukung yang dijadikan Berkas Tambahan berbentuk berkas Print out yang bersifat sebagai Pelengkap berkas tambahan Penyidikan yang biasanya berkedudukan sebagai Alat Bukti Surat serta keterangan Ahli. Urgensi Lie Detector dalam Pembuktian Tindak Pidana berupa peran besar untuk memudahkan Penyidik mengungkap kejahatan karena sifat fleksibel Lie Detector atau bisa digunakan dalam kasus Tindak pidana Umum dan bisa digunakan sebagai Bukti penunjang dari pertimbangan Penuntut Umum untuk dikaitkan dengan Fakta lain. Kata Kunci : Lie Detector, Pembuktian, Urgensi, Kedudukan.