KONSTITUSIONALITAS PERLINDUNGAN DIGNITY PRESIDEN DALAM PERSPEKTIF KETATANEGARAAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-VI/2006 yang menjadi dasar inkonstitusionalitas aturan khusus perlindungan dignity (martabat) Presiden menyebabkan kekosongan hukum yang mengakibatkan terjadiny tranformasi paradigma publik mengenai aturan khusus martabat Presiden. putusan ini menjadi dasar dipertanyakannya konstitusionalitas perlindungan martabat serta bagaimana konstruksi hukum setelahnya. putusan ini sangat mempengaruhi upaya pemerintahan negara dalam melakukan pembaharuan hukum pidana. Berkenaan dengan hal tersebut, penelitian ini mencoba mengulas konstitusionalitas perlindungan dignity Presiden dalam perspektif ketatanegaraan dengan berbagai analisis. metode penelitian yang digunakan adalah metode penilitian hukum normatif dengan menggunakan pendekataan peraturaan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan MK masih membuka ruang untuk dihidupkannya kembali aturan khusus dignity Presiden dengan catatan memuat subtansi yang berbeda serta harus menjamin atasnya kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. mengingat konstitusi, hukum internsional, maupun peraktek ketatanegaraan dinegara lain mengakui adanya martabat Presiden. bentuk pengaturan khusus martabat Presiden dimasa mendatang dapat dimuat dalam RKUHP ataupun suatu instrumen hukum khusus lembaga kepresidenan yang sampai saat ini belum ada.