PUTUSAN NIET ONTVANKLIJKE VERKLAARD DAN PUTUSAN DITOLAK DALAM HUKUM ACARA PERDATA (Analisis Putusan No. 234/Pdt.G/2015/PN.Sby,Putusan No. 10/Pdt.G/2016/PN.Kbm, Putusan No. 583/Pdt.G/2015/PN.Sby dan Putusan No. 29/Pdt.G/2015/PN.Kds)

Terdapat perbedaan antara putusan niet ontvankelijke verklaard dan putusan ditolak. Tidak ada satupun Undang-Undang yang mengatur secara khusus tentang putusan niet ontvankelijke verklaard dan putusan ditolak. Apakah yang menjadi dasar oleh Hakim untuk tidak menerima atau menolak suatu gugatan. Berkaitan dengan itulah, perlu dilakukan penelitian tentang putusan niet ontvankelijke verklaard dan putusan ditolak dalam hukum acara perdata.
Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum primer dan sekunder dianalisis menggunakan analisis deduktif dan preskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriteria putusan yang menyatakan gugatan niet ontvankelijke verklaard adalah karena adanya cacat formil, dan kriteria putusan yang menyatakan gugatan ditolak karena tidak adanya bukti untuk memperkuat suatu gugatan. Dengan demikian putusan yang terdapat cacat formil harus dinyatakan niet ontvankelijke verklaard dan gugatan yang tidak mempunyai bukti untuk memperkuat suatu gugatan haruslah dinyatakan ditolak. Adapun akibat hukum putusan yang menyatakan gugatan niet ontvankelijke verklaard adalah penggugat dapat mengajukan gugatan baru dengan mengganti kesalahan yang ada di putusan sebelumnya. Serta akibat hukum putusan yang menyatakan ditolak adalah tidak dapat mengajukan gugatan baru karena melekat unsur ne bis in idem.