EVALUASI PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PENDAPATAN HIBAH TAHUN 2012 MENURUT PP 71 TAHUN 2010 PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

ABSTRACT

Miftah Farid, 2014. Evaluation of Accounting Treatment of the Revenue of Grants year 2012 with Based on the Government Accounting Standard number 71 at Badan Pengelolaan Keuangan and Aset Lamongan Regency, Accounting Public Department. University Trunojoyo of Madura. Advisors: : (1) Yudhanta Sambharakreshna, S.E., M.Si., Ak., CA (2) Anita Carolina, S.E., MBUsAdv., Ak., QIA

Financial statement can be used as one of the considerations to assess the performance of a local goverment. Because of the importance of this, each local government has a responsibility to make a good financial management and to make the accountability through financial statements prepared with a good mechanism. The mechanism is accounting and Revenue in accordance with Government Regulation No. 71 year 2010.

The purpose of this study was to determine the accounting treatment of the Revenue of grant in accordance with Government Regulation No. 71 Year 2010. The method used in this study was a qualitative method.

The result of study showed that Badan Pengelolaan Keuangan and Aset Lamongan Regency has not used an accrual basis in accordance with Government Requlation No. 71 Year 2010 as the Government Accounting Standards (SAP) which is the basic reference to accounting entity in the goverment. Badan Pengelolaan Keuangan and Aset Lamongan Regency still uses the cash toward accrual basis that is valid during the transition period for entities that are not yet ready to apply accrual basis.

Key words : accounting and revenue in accordance

ABSTRAK

Farid Miftah, 2014. Evaluasi Perlakuan Akuntansi atas Pendapatan Hibah Tahun 2012 Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pada Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan. Tugas akhir. Jurusan Akuntani Sektor Publik. Universitas Trunojoyo Madura
Pembimbing : (1) Yudhanta Sambharakreshna, S.E., M.Si., Ak., CA (2) Anita Carolina, S.E., MBUsAdv., Ak., QIA
Laporan keuangan dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan untuk menilai kinerja sebuah pemerintah daerah. Karena pentingnya hal ini, setiap pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melakukan pengelolaan keuangan yang baik serta membuat pertanggungjawabannya melalui laporan keuangan yang disusun dengan mekanisme yang baik. Mekanisme yang dimaksud adalah perlakuan akuntansi dan Pendapatan hibah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlakuan akuntansi Pendapatan hibah sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Lamongan belum mengunakan basis akrual sesuai dengan PP 71 tahun 2010 yang merupakan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang menjadi acuan dasar entitas akuntansi di pemerintah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Lamongan masih mengunakan basis kas menuju akrual yang berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap menerapkan basis akrual.

Kata kunci : Akuntansi dan Pedapatan Hibah