KONSTITUSIONALISASI PENYELENGARAAN PENDIDIKAN DASAR DI INDONESIA ( STUDI KASUS PUTUSAN MK NO 3/PUU-XXII/2024

Konstitusi melalui pasal 31 UUD 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dasar yang dibiayai pemerintah. Namun penafsiran frasa “ tanpa memungut biaya “ dalam pasal 34 ayat 2 UU Sisdiknas dalam praktiknya hanya di terapkan pada sekolah negeri, sehingga menimbulkan deskriminasi terhadap peserta didik di sekolah swasta. Kondisi ini mendorong judicial review yang menghasilkan putusan MK no.3/PUU-XXII/2024. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konflik penafsiran “ sekolah dasar gratis “ dalam putusan tersebut serta mengevaluasi tanggung jawan pemerintah dalam memenuhi alokasi anggaran pendidikan 20 dari APBN. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (case approach) dan perundang-undangan (statue approach). Bahan hukum primer meliputi UUD 1945, UU Sisdiknas, dan Putusan MK No. 3/PUU-XXII/2024, yang dianalisis secara kualitatif yuridis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan MK telah mengoreksi diskriminasi secara tidak langsung dengan menegaskan kewajiban negara membiayai pendidikan dasar bagi semua anak, terlepas dari status sekolah. Putusan ini menggeser paradigma dari kesetaraan formal menuju substantif serta memperkuat prinsip welfare state. Di sisi lain, meski alokasi anggaran pendidikan konsisten mencapai 20%, komposisinya didominasi belanja rutin (seperti gaji guru), sehingga menyisakan porsi terbatas untuk program peningkatan mutu. Implikasinya, dampak anggaran terhadap pemerataan dan kualitas pendidikan belum optimal, yang tercermin dari masih adanya kesenjangan akses dan fasilitas.