URGENSI PENGATURAN PADA SUAP SEKTOR SWASTA SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI (BRIBERY IN THE PRIVATE SECTOR)

ABSTRAK
Perbuatan suap tidak hanya bisa dilakukan oleh pejabat publik saja, tetapi juga dapat dilakukan oleh sektor swasta. Perilaku suap adalah perbuatan menyimpang dan sama halnya dengan perilaku koruptif untuk menguntungkan diri sendiri. Sudah terjadi beberapa kasus suap yang dilakukan oleh sektor swasta. Namun belum ada undang-undang yang secara jelas yang dapat menghukum maupun memberikan sanksi untuk suap yang dilakukan oleh sektor swasta. Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia hanya mengatur terkait suap yang dilakukan oleh Pejabat Publik saja.
Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yakni menelaah, mengkaji undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum dan menggunakan pendekatan perbandingan hukum. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah mengenai kasus suap yang dilakukan oleh sektor swasta guna mengetahui apakah perlu perbuatan suap sektor swasta di kriminalisasikan sebagai tindak pidana.
Berdasarkan hasil penelitian ini yaitu tindak pidana suap pada sektor swasta belum diatur dalam hukum positif di indonesia terutama Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Perumusan tindak pidana suap sektor swasta dapat dilakukan dengan harmonisasi antara undang-undang yang telah di atur dalam UNCAC dengan undang-undang tindak pidana korupsi di Indonesia. Sehingga nantinya apabila terjadi kasus suap pada sektor swasta akan dapat diproses secara hukum. Perlu ada revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi terkait suap pada sektor swasta.

Kata Kunci : Suap, Sektor Swasta, UNCAC.