PERSEKONGKOLAN TENDER BAHAN BAKAR MINYAK DI PT PERTAMINA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA

Kasus korupsi dalam tata niaga migas PT Pertamina periode 2018 hingga 2023 mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 285 Triliun. Praktik penentuan pemenang tender, membocorkan rahasia perusahaan, dan penurunan produksi kilang terjadi selama lima tahun berturut-turut. Apakah praktik- praktik tersebut telah memenuhi unsur unsur dalam Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999?rnJenis penelitian adalah yuridis normatif. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan, menggunakan sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, menggunakan teknik pengumpulan pustaka dan dokumen.rnHasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat praktik persekongkolan, kategori persekongkolan adalah persekongkolan tender dengan jenis persekongkolan tender vertikal yang termasuk dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Selain itu, terdapat persekongkolan lain yang terjadi berupa persekongkolan membocorkan rahasia perusahaan yang termasuk Pasal 23 dengan membocorkan informasi rahasia berupa informasi “alpa pengadaan” dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), hingga persekongkolan menghambat perdagangan dalam Pasal 24 dengan merekayasa penurunan produksi Kilang Cepu dan Banyu Urip.