UPAYA PENANGGULANGAN PEREDARAN ATAU JUAL BELI BARANG RONGSOK ILEGAL DI KABUPATEN BANGKALAN

Perdagangan barang rongsok ilegal di Kabupaten Bangkalan telah menjadirnisu hukum yang kompleks, ditandai dengan maraknya lapak tanpa izin yangrnmenampung barang hasil tindak pidana seperti kabel tembaga milik PLN, besi relrnkereta api, hingga komponen kendaraan curian. Praktik ini dilarang dan diaturrndalam berbagai regulasi sebagai bahan hukum primer, yaitu: Kitab Undang-UndangrnHukum Pidana (KUHP) lama khususnya Pasal 480 tentang penadahan; Undang-rnUndang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (KUHP Baru) khususnya Pasal 591;rnUndang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah; PeraturanrnPemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3; sertarnPeraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 3 Tahun 2024 tentang PengelolaanrnSampah. Aktivitas ini mengindikasikan suburnya praktik ilegal akibat lemahnyarnpengawasan dan penegakan hukum yang tidak hanya merugikan negara secararnekonomi, tetapi juga mengancam keamanan publik serta merusak tatananrnlingkungan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana upayarnpenanggulangan peredaran atau jual beli barang rongsok ilegal yang dilakukan dirnwilayah hukum Kabupaten Bangkalan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuirndan menganalisis upaya aparat penegak hukum dalam menanggulangi peredaranrnbarang rongsok ilegal tersebut.rnPenelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris denganrnpendekatan sosiologi hukum yang berlokasi di Kabupaten Bangkalan. Datarndikumpulkan melalui observasi lapangan, studi kepustakaan, serta wawancararnmendalam dengan pihak Kepolisian Resort (Polres) Bangkalan, Dinas LingkunganrnHidup (DLH), serta pengelola lapak rongsok. Data dianalisis dengan metoderndeskriptif kualitatif untuk memperoleh gambaran komprehensif atas permasalahanrndan kebijakan yang ada.rnHasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penanggulangan dilakukan olehrnaparat penegak hukum melalui upaya preventif berupa edukasi hukum danrnpembinaan oleh Polres serta DLH, serta upaya represif melalui razia gabungan,rnpencabutan izin usaha, dan penegakan sanksi pidana penadahan berdasarkan Pasalrn480 KUHP. Namun, implementasi regulasi seperti Perda No. 3 Tahun 2024 belumrnoptimal, di mana ditemukan lebih dari 70% lapak rongsok masih beroperasi tanparnizin operasional maupun dokumen pengelolaan limbah. Hambatan utama dalamrnpenanggulangan ini meliputi rendahnya kesadaran hukum masyarakat, faktorrnekonomi, keterbatasan sumber daya manusia pengawas, serta kendala teknis dalamrnpembuktian asal-usul barang yang sering kali telah dimodifikasi untukrnmenyamarkan hasil kejahatan.