PELAKSANAAN RAZIA DAN PERAMPASAN KENDARAAN BERMOTOR TIDAK MEMILIKI SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN DAN BUKTI PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR DI BANGKALAN

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan razia dan perampasan kendaraanrnbermotor tanpa dokumen sah di Kabupaten Bangkalan sebagai upaya menekanrnangka kriminalitas dan pelanggaran administrasi. Rumusan masalah dalamrnpenelitian ini difokuskan pada prosedur pelaksanaan razia oleh aparat sertarnkesesuaian tindakan perampasan tersebut dengan regulasi yang berlaku. Bahanrnhukum primer yang digunakan mencakup Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 tentangrnperlindungan hak milik; Pasal 10, Pasal 35 ayat (1), dan Pasal 39 KUHPrnmengenai jenis pidana tambahan perampasan; Pasal 1 angka 16 dan Pasal 38rnKUHAP terkait definisi dan prosedur penyitaan serta Pasal 68 ayat (1), Pasalrn260, dan Pasal 265 UU No. 22 Tahun 2009 (UU LLAJ) mengenai kewajibanrndokumen kendaraan dan wewenang pemeriksaan oleh kepolisian. Selain itu,rnpenelitian ini merujuk pada Pasal 34 ayat (1) dan (2) Perkap No. 8 Tahun 2009rnmengenai standar HAM dalam tugas kepolisian.rnMetode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris denganrnpendekatan eksploratoris untuk menganalisis penerapan hukum di lapangan. Lokasirnpenelitian dipusatkan di Kabupaten Bangkalan dengan teknik pengumpulan datarnmelalui observasi serta wawancara mendalam dengan pihak Polres Bangkalan danrnmasyarakat setempat. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untukrnmenggambarkan urgensi serta implikasi sosial-yuridis dari praktik razia tersebut.rnHasil penelitian menunjukkan bahwa razia merupakan instrumen preventifrnyang krusial untuk mencegah peredaran kendaraan hasil kejahatan, namunrnimplementasinya di lapangan seringkali mengabaikan asas proporsionalitas,rnterutama saat menyita kendaraan warga yang hanya lalai membawa dokumen.rnImplikasi hukum dari tindakan ini meliputi penguatan wibawa hukum sekaligusrnrisiko pelanggaran hak milik, sementara implikasi sosialnya berupa keresahan danrnmenurunnya kepercayaan publik akibat prosedur pengembalian kendaraan yangrndinilai rumit. Rendahnya literasi hukum masyarakat Bangkalan menjadi hambatanrnutama efektivitas kebijakan ini, sehingga diperlukan transparansi prosedur danrnedukasi hukum yang lebih masif.