AKUNTABILITAS PADA BADAN USAHA MILIK DESA KARYA MULYA (Studi Di Desa Rendeng, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro)

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 telah mengamanatkan setiap desa untuk mendirikan BUMDes. Selanjutnya terkait pengelolaan BUMDes, diatur secara rinci di dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa.Dalam pengelolaannya banyak permasalahan yang terjadi, sehingga pendirian BUMDes masih banyak yang berhenti ditengah jalan. Untuk itu perlu dilakukan akuntabilitas BUMDes berguna untuk menjaga keberlangsungan hidup BUMDes.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas pada Badan Usaha Milik Desa Karya Mulya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tempat penelitian di Desa Rendeng, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro. Hasil penelitian menemukan bahwa BUMDes Karya Mulya sudah bisa dikatakan akuntabel dalam dimensi akuntabilitas hukum, akuntabilitas program, dan akuntabilitas finansial. Sedangkan belum memenuhi akuntabel dalam dimensi akuntabilitas kejujuran, akuntabilitas manajerial, dan akuntabilitas kebijakan. Ketidak akuntabelan dalam dimensi akuntabilitas kejujuran dikarenakan adanya penyalahgunaan jabatan, yaitu adanya rangkap jabatan ketua BUMDes yang juga sebagai Perangkat Desa Kaur Perencanaan Desa Rendeng. kegiatan operasional BUMDes tidak berjalan sesuai dengan AD/ART, sehingga pelaksanaannya belum bisa dikatakan akuntabel menurut dimensi akuntabilitas manajerial. Sedangkan ketidak akuntabelan dalam dimensi akuntabilitas kebijakan dikarenakan kebijakan yang diambil dalam melaksanakan kegiatan operasional BUMDes belum bisa dilakukan secara tepat.