URGENSI PEMBARUAN HUKUM TENTANG WAJIB AUTOPSI FORENSIK TANPA IZIN KELUARGA PADA KORBAN PEMBUNUHAN TIDAK WAJAR

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan penegakan hukum pidana sebagai sarana utama dalam mewujudkan keadilan. Namun, dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan tidak wajar, pelaksanaan autopsi forensik masih kerap terhambat oleh keharusan memperoleh izin keluarga korban. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakjelasan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP lama), pembaruannya dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP baru), serta keterkaitannya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan hukum guna menghilangkan kekaburan norma, mempertegas kewenangan penyidik dalam memperoleh alat bukti ilmiah, serta mencegah terhambatnya proses penyidikan akibat penolakan keluarga korban.rnPenelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta menggunakan metode analisis bahan hukum deskriptif-kualitatif dan deskriptif-evaluatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembaruan hukum acara pidana terkait kewajiban autopsi forensik tanpa izin keluarga memiliki urgensi tinggi karena pengaturan KUHAP lama belum memberikan kejelasan norma dan kepastian hukum sehingga berpotensi menghambat pembuktian dalam kasus pembunuhan tidak wajar. KUHAP baru telah mengakomodasi penguatan kewenangan penyidik dan pengaturan autopsi forensik, namun belum sepenuhnya komprehensif karena belum mengatur prosedur secara rinci serta konsekuensi hukum atas penolakan atau penghambatan autopsi. Oleh karena itu, diperlukan penegasan normatif agar autopsi forensik dapat berfungsi efektif sebagai alat bukti ilmiah yang sejalan dengan prinsip due process of law dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.