AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG ATAS KETIDAKWENANGAN BPSK DALAM MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA SENGKETA KONSUMEN (Studi Putusan Nomor 1162 K/Pdt.Sus.BPSK/2017)

Perlindungan atas dasar kepentingan konsumen sangat diperlukan dikarenakan pada umumnya konsumen selalu berada dipihak yang dirugikan. Karena konsumen selalu berada di pihak yang lemah maka dalam Putusan Nomor 1162 K/Pdt.Sus.BPSK/2017) perlu dianalisa alasan majelis hakim Mahkamah Agung (MA) terhadap pembatalan putusan Pengadilan Negeri Medan dan menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Medan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara serta akibat hukum yang timbul dari putusan ini. Penelitian ini adalah penelitian normative dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute Aproach), dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum yang diperoleh kemudian dikaji dan dianalisis secara preskriptif analitis yaitu dengan merumuskan atau menafsirkan kasus sehingga dapat memberikan preskripsi dan dapat memberikan konklusi berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung sebagai lembaga negara yang berwenang mengadili di tingkat Kasasi sudah cermat, jelas dan tepat dalam memberikan pertimbangan hukum. Dikarenakan dalam putusannya Mahkamah Agung mengacu pada klausul perjanjian yang dibuat antara konsumen dan pelaku usaha yang didalamnya memuat bahwasannya Badan Arbitrase Syariah Nasional yang berwenang mengadili perkara apabila terjadi sengketa, sehingga dari ketentuan pembukaan tersebut secara otomatis jika terdapat sengketa maka Basyarnaslah yang berwenang memeriksa dan mengadili bukan kewenagan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.