PERLINDUNGAN HAK CIPTA BATIK MADURA DI KABUPATEN BANGKALAN DARI REPLIKASI KECERDASAN BUATAN(AI) : PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Batik Madura merupakan warisan budaya tak benda yang memiliki nilai historis, filosofis, dan ekonomi yang signifikan, khususnya bagi masyarakat pengrajin di Kabupaten Bangkalan. Perkembangan masif teknologi Kecerdasan Buatan (AI) telah menimbulkan tantangan serius dalam ranah Hak Kekayaan Intelektual (HKI), di mana kemampuan AI untuk mereplikasi, memodifikasi, dan memproduksi ulang motif secara otomatis berpotensi merugikan hak moral dan ekonomi pencipta asli. Kondisi ini menciptakan diskrepansi dan kekosongan hukum (legal vacuum) yang mendesak antara dinamika teknologi dengan kerangka regulasi yang berlaku.rn Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan relevansi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) dalam menjamin perlindungan Batik Madura dari ancaman replikasi AI, sekaligus merumuskan model solusi regulasi yang prospektif untuk pemerintah daerah kabupaten bangkalan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif (yuridis normatif) dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual, yang sumber datanya dianalisis secara deskriptif kualitatif.rn Hasil penelitian mengindikasikan bahwa UUHC 2014 belum memadai untuk memberikan perlindungan komprehensif. Keterbatasan fundamental terletak pada ketiadaan ketentuan eksplisit yang mengatur subjek penciptaan dan kepemilikan atas karya yang dihasilkan oleh AI, sehingga menimbulkan legal vacuum krusial terkait penentuan status pencipta. Untuk mengatasi inefektivitas ini, direkomendasikan perlunya reformasi regulasi melalui revisi UUHC yang mencakup adopsi model kepengarangan berbasis manusia (Human-Author Model) dan penetapan kriteria kontribusi kreativitas manusia yang signifikan dalam proses AI.rnKata Kunci: Hak Cipta, Batik Madura, Kecerdasan Buatan (AI)