ANALISIS TERHADAP KEADILAN ELEKTORAL PADA PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN NOMOR 03- 03/PHPU.DPD-XXII/2024 TENTANG PEMUNGUTAN SUARA ULANG CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Pemilihan Umum (Pemilu) sebagai pilar demokrasi harus menjamin terwujudnya keadilan elektoral. Polemik pencalonan Irman Gusman sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sumatera Barat pada Pemilu 2024, yang melibatkan konflik antara putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Mahkamah Konstitusi (MK), mencerminkan kompleksitas penegakan hukum dan keadilan elektoral. Putusan MK Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 yang memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) menjadi fokus kajian untuk menganalisis pertimbangan hakim dan sejauh mana keadilan elektoral diwujudkan. Rumusan dalam penelitian ini adalah Bagaimana dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 yang memerintahkan Pemungutan Suara Ulang? Dan Bagaimana perspektif keadilan elektoral terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut Jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), dengan menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif untuk menjawab rumusan masalah. Hasil penelitian pertama bahwa pertimbangan hakim MK dalam memutuskan PSU didasarkan pada temuan pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif, khususnya dalam proses rekapitulasi suara dan ketidakakuratan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Hakim berpendapat pelanggaran ini telah mencemari integritas pemilu sehingga koreksi parsial dinilai tidak memadai. PSU dipandang sebagai solusi untuk memulihkan kedaulatan rakyat dan menegakkan keadilan substantif di atas kepastian hukum formal. Kedua Dari perspektif keadilan elektoral, putusan ini merefleksikan upaya MK menyeimbangkan dimensi keadilan prosedural (dengan standar pembuktian tinggi), keadilan substantif dan keadilan restoratif. Meskipun demikian, bagi pihak yang dirugikan, putusan ini mungkin belum sepenuhnya memuaskan, mengingat jurang antara realitas di lapangan dan kemampuan pembuktian secara hukum.