TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN UPAH NELAYAN (Studi Kasus Terhadap Nelayan Di Kepulauan Masalembu Kabupaten Sumenep)

Skripsi yang berjudul Tinjauan sosiologi hukum islam terhadap pembagian
Upah Nelayan studi kasus terhadap Nelayan di Kepulauan Masalembu Kabupaten
Sumenep ini merupakan penelitian lapangan yang bertujuan untuk mengetahui
bagai mana mekanisme sistem pembagian Upah oleh Nelayan di Kepulauan
Masalembu dan juga di tujukan untuk bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam
terhadap pembagian upah nelayan di Kepulauan Masalembu.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian
lapangan (field research). Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis
yang menjelaskan sebagai prosedur bagaimana sistem pembagain Upah
berdasarkan fakta-fakta yang ada dengan cara menyajikan, menganalisisis, dan
menginterpretasikan data yang ditemukan di lapangan melalui observasi,
wawancara. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum
islam yang diartikan untuk membahas bagaimana secara hukum islam dan
pendekatannya (sosialnya).
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Setudi pengupahan nelayan di
Masalembu Sukajeruk ditinjau dari sosiologi hukum Islam ketentuan yang
terdapat di pengupahan belum sepenuhnya memenuhi tiga perinsip:yang pertama
prinsip keadilan yang masih kurang dan penetapan upahnya juga tidak sesuai
dengan syariat atau hukum Islam adanya ketidakadilan juragan nelayan kepada
anggota. Ada sebagian anggota merasa tidak terima dengan pembagian secara
merata baik yang tidak ikut dengan yang ikut nelayan karena disama ratakan.
Yang kedua prinsip kelayakan pengupahan di Masalembu tidak layak dan tidak
sesuai dengan pekerjaannya sebagai nelayan, karena dari segi pendapatan tidak
tentu terkadang pendapatannya banyak dan terkadang sedikit itu pun hasilnya
masih dibagi rata antara yang bekerja secara penuh dengan yang tidak bekerja
secara penuh. Yang ketiga Prinsip kebijakan dalam sistem pengupahan anggota
nelayan di Kepulauan Masalembu di atur dalam sistem atau ketentuan –ketentuan
sebelumnya, dan sehingga prinsip kebijakan disana tidak adanya keadilan dalam
segala urusan antara juragan dan anggotan nelayan. Karena sistem pembagiannya
disamaratakan antara yang bekerja secara penuh dengan yang tidak bekerja secara
penuh masih mengikuti sebelumnya atau turun temurun. Upah mengupah yang
berlaku dalam masyarakat Masalembu jika ditinjau dari ‘urf , maka kebiasaan
tersebut adalah termasuk ‘urf al-fasit dengan beberapa faktordiatas yang tidak
sejalan tuntunan syariat Islam.