TRUNOJOYO-Tugas Akhir-11190-130111100175_Cover.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (840kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-11190-130111100175_Abstrak_TOC.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (97kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-11190-130111100175_Chapter 1.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (225kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-11190-130111100175_Chapter 2.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (403kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-11190-130111100175_Chapter 3.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (492kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-11190-130111100175_Cloncusion.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (91kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-11190-130111100175_References.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (166kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-11190-130111100175_Apendiches.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (86kB)
Abstract
DPD RI merupakan lembaga perwakilan baru yang lahir pada perubahan ketiga UUD NRI Tahun 1945. DPD RI lahir sebagai wadah aspirasi masyarakat daerah menggantikan lembaga perwakilan daerah sebelumnya yaitu Utusan Daerah. Hal ini meanarik untuk dikaji sebagai penulisan skripsi agar dapat mengetahui hal-hal yang melatar belakangi dibentuknya DPD RI. Selain itu, dapat pula diketahui bagaiman kedudukan DPD RI dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.
Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif melalui studi kepustakaan dengan pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), pendekatan sejarah (historical approach) yang berkaitan dengan latar belakang pembentukan dan kedudukan DPD RI dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.
Hasil penulisan ini menunjukkan bahwa, pembentukan DPD RI dilatar belakangi oleh tuntutan demukrasi dan pelaksaan otonomi daerah dan berkedudukan sebagai lembaga negara yang dalam menjalan tugas dan fungsinya terdapat beberapa kelemahan. Kewenangan DPD RI hanya dapat mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR RI yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. DPD RI ikut membahas rancangan undang-undang tersebut serta memberikan pertimbangan kepada DPR RI atas rancangan undang-undang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Selain itu, DPD RI dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, hubungan pusat daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidkan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR RI sebagai bahan pertimbangan untuk ditindak lanjuti.
| Item Type | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Thesis Type | S1 |
| Creators | Creators NIM ZAINAL ARIFIN |
| Department | Ilmu Hukum |
| Uncontrolled Keywords | The background of establishment and position of House of Regional Representative is in constitutional law of Republic of Indonesia. |
| Divisions | Fakultas Hukum > S1 - Ilmu Hukum |
| Additional Information | elib mass import |
| Depositing User | Unnamed user with email library@trunojoyo.ac.id |
| Date Deposited | 17 Oct 2026 04:33 |
| Last Modified | 24 Oct 2026 17:13 |
| URI | https://repository.trunojoyo.ac.id/id/eprint/24802 |
