IMPLIKASI YURIDIS PERBUATAN MELANGGAR HUKUM OLEH KEPALA DAERAH DALAM PENGGANTIAN PEJABAT PASCA PEMILUKADA 2015 TERHADAP MANAJEMEN KEPEGAWAIAN

Perbuatan melanggar hukum merupakan perbuatan yang tidak sesuai atau
bertentangan dengan hukum. Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh
pemerintah memiliki istilah lain yaitu onrechtmatige overheidsdaad. Terdapat
suatu permasalahan hukum yang mana diduga telah terjadi perbuatan melanggar
hukum oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam urusan penggantian pejabat
di lingkungan pemerintahan daerah pasca pemilukada tahun 2015.Sebanyak 40
Pejabat dengan beberapa macam golongan di ganti atau di rolling tanpa melalui
mekanisme yang pasti dalam kurun waktu kurang dari 6 bulan kepala daerah
menjabat.Adapun penelitian dilakukan untuk membuktikan bahwa perbuatan yang
dilakukan oleh kepala daerah tersebut merupakan suatu pelanggaran dan
menganalisis implikasi yuridis dari dugaan pelanggaran tersebut terhadap sanksi
serta pertanggungjawaban pemerintah.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Hukum
Normatif. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundangundangan
(Statue
Approach).

Hasil Penelitian ini menunjukkan, bahwa perbuatan/kebijakan yang
dilakukan kepala daerah dalam penggantian pejabat pasca pemilukada tahun 2015
tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan cenderung bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan. Dugaan perbuatan melanggar hukum tersebut
mengakibatkan beberapa dampak negatif bagi manajemen kepegawaian serta
pemerintahan daerah itu sendiri. Oleh karena itu, pemerintah pusat sebagai
pemegang kekuasaan tertinggi di bidang eksekutif harus segera menyelesaikan
permasalahan tersebut agar pembangungan nasional dan pelayanan publik di daerah
bisa berjalan dengan baik.

Kata Kunci : Perbuatan melanggar hukum – penggantian – manajemen
kepegawaian