KEABSAHAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN DANA TUNAI

Pembiayaan konsumen (Consumer Finance) merupakan salah satu kegiatan usaha yang ada pada perusahaan pembiayaan, kegiatan usaha lainnya antara lain: sewa guna usaha, anjak piutang, dan usaha kartu kredit. Seiring dengan berkembangnya perusahaan pembiayaan di indonesia ini, lahirlah produk dana tunai. Permasalahan muncul ketika dana tunai ini mempunyai karakter yang tidak sama dengan keempat jenis usaha yang ada, hal tersebut yang menarik untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut. Isu hukum yang dikaji mengenai bagaimana kesesuaian produk dana tunai dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengetahui akibat hukum terhadap batalnya suatu perjanjian pembiayaan konsumen dengan dana tunai. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan masalah berupa pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus sebagai bentuk pemecahan permasalahan dari isu hukum yang dibahas. Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa produk dana tunai yang ada pada perusahaan pembiayaan ini tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dalam hal ini Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, dengan adanya produk dana tunai yang disamakan dengan pembiayaan konsumen oleh perusahaan pembiayaan ini mengakibatkan perjanjian yang dilakukan batal demi hukum. Batal demi hukum karena tidak memenuhi unsur syarat sahnya perjanjian suatu sebab yang halal Pasal 1320 BW. Akibatnya, perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada dan keadaan hukum dikembalikan seperti semula sebelum adanya perjanjian dengan cara mengembalikan prestas-prestasi yang telah diterima dan dilakukan sebelumnya.