Ketidaksesuaian Materi Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2016 Berkaitan Dengan Larangan Perangkat Desa Perspektif Asas Pembentukan Peraturan (Asas Lex Certa)

Ketidaksesuaian materi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa pada pasal-pasal tertentu menimbulkan persoalan hukum yang serius, terutama dalam konteks hierarki peraturan perundang-undangan dan asas lex certa. Beberapa ketentuan dalam Perda tersebut dinilai tidak memenuhi standar kejelasan Norma hukum, karena menggunakan frasa yang multitafsir dan tidak memiliki definisi operasional yang jelas. Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, membuka ruang interpretasi subjektif, serta menimbulkan tindakan sewenang-wenang dalam proses pengangkatan maupun pemberhentian perangkat desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis perundang-undangan, untuk menilai kesesuaian materi perda dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa beberapa ketentuan dalam Perda tersebut bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan asas legalitas, sehingga secara Normatif dapat diuji atau dibatalkan melalui Mahkamah Agung. Oleh karena itu, diperlukan revisi terhadap Norma-Norma yang multitafsir agar tidak menghambat tata kelola pemerintahan desa yang demokratis dan akuntabel.