REKONSTRUKSI HUKUM PENGATURAN PARTICIPATING INTEREST DAERAH DALAM PENGELOLAAN MINYAK DAN GAS BUMI DI KABUPATEN SAMPANG

ABSTRAK

Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi di daerah Kabupaten hingga saat
ini masih belum optimal dalam segi manfaat yang di rasakan oleh daerah yang
terkena dampak langsung dari kegiatan tersebut sehingga berdasarkan hal
tersebut di keluarkannya Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2016 tentang hak
bagi hasil atau Participating Interest 10%, akan tetapi hingga saat ini adanya
permen ESDM tersebut belum dirasakan oleh Kabupaten Sampang, meskipun
dalam praktiknya sudah di bentuk BUMD Kabupaten Sampang yakni
PT.GSM. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memaparkan terkait
penerapan dari Permen ESDM Tersebut dan pelaksanaan serta kendala yang
di hadapi sehingga permen Esdm belum di rasakan hingga tahun 2020 ini.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif
empiris (Applied Law Research). Adapun pendekatan yang dilakukan adalah
pendekatan kasus yang terjadi di lapangan yang dikaitkan pada Peraturan
Perundang-undangan yang nantinya akan menghasilkan paparan konsep dari
hasil penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa penerapan dari
Peraturan Menteri ESDM terkait pembagian besaran bagi hasil 10% di
Kabupaten Sampang masih belum terlaksana dan memerlukan beberapa
tindakan diantaranya pengkajian ulang substansi isi Permen ESDM terkait
pemberian PI melalui BUMD dan keikutsertaan pihak swasta, ditambahkan
nya wewenang kepada Pemerintah Kabupaten/kota, dan hal terkait
pertanggung jawaban dampak dari pengelolaan ini terhadap Kabupaten
Sampang.

Kata kunci: Minyak dan Gas Bumi, Participating Interest, PT.GSM.