PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PEMASUNGAN PENDERITA GANGGUAN KEJIWAAN

ABSTRAK
Pemasungan terhadap orang yang menderita gangguan kejiwaan merupakan
tindakan yang bertentangan dengan hak asasi manusia, dan Peraturan Undang-undang
Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Pemasungan Pada Orang Gangguan
Jiwa, kurangnya aturan hukum dan tingkat pendidikan bahkan keterbatasan ekonomi
adalah faktor pertama munculnya adanya pelaku pemasungan. Pemasungan
merupakan tindakan pembatasan ruang gerak yang berdapampak secara fisik dan
mental. Pemasungan tersebut di kategorikan dalam perampasan kemerdekaan yang
terdapat di Pasal 333 KUHP tentang merampas Kemerdekaan
Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan sumber
data yang digunakan adalah data sekunder yaitu dari penjelasan terhadap bahan
hukum yag berkaitan dengan materi penulisan yang berasal dari buku, undang-
undang, jurnal, dan website
Berdasarkan Kesimpulan diatas maka penulis menyarankan bahwa pelaku
pemasungan penderita gangguan kejiwaan tersebut harus melakukan wajib lapor
dengan adanya penderita gangguan kejiwaan itu, sehingga bisa mengurangi bahkan
memberantas adanyan tindakan pemasungan gangguan kejiwaan

Kata kunci: pertanggungjawaban pidana – pelaku - pemasungan