PERANAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM PEMEKARAN DAERAH

ABSTRAK
Dewan perwakilan daerah merupakan bagian dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, dimana Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah,pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya,serta berkaitan dengan pertimbangan keuangan pusat dan daerah. Tetapi hasil pengawasannya tersebut diserahkan kepada Dewan perwakilan Rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana peranan Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemekaran Daerah Kota Batu di Jawa Timur.
Metode jenis penelitian yang digunkan dalam penelitian ini adalah penelitian Normatif, adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Konseptual dan pendekatan perundang-undangan.
Dewan Perwakilan Daerah berdasarkan Pasal 22D ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki kedudukan yang sangat jelas, akan tetapi dalam menjalankan kewenangannya kedudukan DPD tidak fungsional dalam membahas RUU dan memberi petimbangan kepada DPR, DPD tidak sebagai pembentuk Undang-undang tetapi hanya sebagai lembaga yang mengajukan RUU. Sedangkan fungsi pengawasan DPD tidak ditindaklanjuti oleh DPD sendiri, tetapi di sampaikan kepada DPR, maka adanya ketidak seimbangan antara wewenang DPR dan DPD sehingga akan menimbulkan suatu ketidak maksimalan.

Kata Kunci: Kewenangan,kedudukan, dan fungsi DPD dalam ketidak maksimalan antara wewenang DPR dan DPD yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945.