ANALISIS YURIDIS ATAS PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 13/PID.SUS/2022/PN Tjk)

Penjatuhan pidana pada Putusan Nomor: 13/Pid.Sus/2022/PN Tjk oleh Majelis Hakim tidak mempertimbangkan alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang dapat dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan, sehingga majelis hakim tidak diperbolehkan secara subjektif memvonis terdakwa.rnPenelitian ini menggunakan metode normatif dan hasil penelitian ini berupa Memorandum Hukum yang mengkaji Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menguraikan bahwa alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam putusan tersebut terdakwa dijatuhi putusan bebas dikarenakan terdakwa tidak melanggar ketentuan yang terdapat didalam dakwaan penuntut umum. Dakwaan penuntut umum kepada terdakwa dijatuhkan Pasal 114 ayat (2) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 112 ayat (2) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.rnKata Kunci : Pembuktian, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika