Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencuri Kelapa Sawit Di Perkebunan Kelapa Sawit PT. Hutahaean Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau

Tindak pidana pencurian kelapa sawit merupakan kejahatan yang dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana karenakan merugikan pihak lain seperti halnya yang terjadi di Perkebunan Kelapa Sawit PT. Hutahaean Kabupaten Rokan Hulu Riau. Pengaturan tindak pidana pencurian sejatinya telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang mengatur tentang hak-hak korban tindak pidana pencurian. 3 (tiga) tahun terakhir, tindak pidana pencurian kelapa sawit di PT. Hutahaean meningkat sejumlah 142 kasus, sehingga menimbulkan kerugian pada PT. Hutahaean Kabupaten Rokan Hulu Riau, sehingga hal ini memunculkan rumusan masalah yaitu bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pencurian kelapa sawit di PT. Hutahaean Kabupaten Rokan Hulu? Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Empiris dan Pendekatan Konseptual yang bertujuan menggambarkan keadaan yang sebenarnya melalui teknik pengumpulan data secara observasi, wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi, serta penelusuran online, yang kemudian diolah menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan kepada korban tindak pidana pencurian. Pembahasan pada penulisan ini meliputi perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencurian dan hak-hak perkebunan kelapa sawit PT. Hutahaean dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap PT. Hutahaean yang menjadi korban tindak pidana pencurian dapat dilakukan dengan cara mengoptimalkan pemberlakukan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang didukung oleh kebijakan secara preventif dengan membentuk MOU antara pihak kepolisian dan dukungan secara represif yakni wajib diproses secara hukum. Upaya ini akan memperkuat perlindungan hukum terhadap PT. Hutahaean untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencurian.