ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TERDAKWA PERKAWINAN TANPA IZIN (Analisis Perkara Nomor : 311/Pid.B/2021/PN Kdi)

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri, ikatan lahir batin dan ditunjukkan untuk membentuk keluarga (rumah tangga). Poliandri adalah sebuah bentuk poligami dimana seorang wanita mempunyai dua suami atau lebih pada saat yang sama. Poliandri di Indonesia dilarang dalam negara maupun agama karena dapat menyebabkan kerancauan keturunan.rnMetode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif. Hasil dari penelitian ini yakni isi dari memorandum hukum adalah Pertimbangan Majelis Hakim di dalam Putusan Nomor 311/Pid.B/2021/PN Kdi tidak tepat karena dalam unsur „‟Kawin atau perkawinan sedang diketahuinya bahwa perkawinannya yang sudah ada menjadi halangan yang sah baginya akan kawin lagi‟‟ bertentangan dengan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yangmana Indonesia menganut asas monogami dalam suatu perkawinan. Pasal 40 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tentang larangan perkawinan.