ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 39/PUU-XX/2022 ATAS PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA

ABSTRAKrnKonstitusionalitas otorita ibu kota nusantara dalam Undang-Undang (UU) IKN menjadi menjadi perhatian. Kekhususan yang diberikan dalam Ibu Kota Nusantara secara tegas menyebabkan pengesampingan keberlakuan ketentuan perundang-undangan perihal pemerintahan daerah sehingga memunculkan konsepsi baru penyelenggaraan pemerintahan daerah bersifat khusus yang dilaksanakan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara.rnPenelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan melakukan penelaahan.rn Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XX/2022, pemohon menganggap hak konstitusional dirugikan dalam berlakunya undang-undang. memiliki dasar secara formal maupun formil dalam mengajukan pengujian secara formil dan materil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Nusantara. Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara nomor 39/PUU-XX/2022 atas pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Nusantara adalah Pemohon tidak jelas pada bagian kedudukan hukum, posita dan petitum baik terhadap permohonan pengujian formil maupun pengujian materiil.rnKata kunci: Mahkamah Konstitusi, Otorita, Ibu Kota Negara