POLITIK HUKUM PENERAPAN SISTEM NOKEN DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI PAPUA

AbstrakrnSistem noken merupakan sistem pemilihan yang berbeda dengan sistem pemilihan yang telah dikenal di Indonesia, dimana hak suara atau hak pilih dari masyarakat dilimpahkan kepada kepala suku. Pada sistem pemilihan baik dalam pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah yang diamanatkan oleh undang-undang dilaksanakan berdasarkan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil ataupun secara demokrati sebagaimana dalam Pasal 22E dan 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Meskipun sistem pemilihan yang ditentukan oleh konstitusi Indonesia seperti itu, sistem noken ini tetap berlaku di beberapa daerah yang ada di Provinsi Papua. Maka dari itu dengan adanya hal tersebut dapat dikatakan terjadi suatu konflik norma. Permasalahan peneitian ini meliputi politik hukum penerapan sistem noken dalam pemilihan kepala daerah di Provinsi Papua serta mekanisme sistem noken dalam pemilihan kepala daerah di Provinsi Papua.rnMetode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sejarah, dengan analisis bahan hukum secara deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa politik hukum dari penerapan sistem noken dalam pemilihan kepala daerah di Provonsi Papua nokeln ilnil belrdasarkan dasar yang kuat yailtu Konstiltusil, yang mana silstelm pelmillilhan yang melnggunakan silstelm nokeln tellah dilakuil olelh kostiltusil nelgara ILndonelsila belrdasarkan Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian berkaitan dengan mekanimenya yaitu telrdapat dalam Kelputusan Komilsil Pelmillilhan Umum Nomor : 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/ILV/2019 Telntang Peldoman Pellaksanaan Pelmungutan Suara Delngan Silstelm Nokeln/ILkat Dil Provilnsil Papua Dalam Pelmillilhan Umum Tahun 2019 yang dibandingkan dengan sistem pemilihan kepala daerah memang berbada.rnKata kunci : politik hukum, sistem noken, mekanisme sistem noken