Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak Biologis Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan

Abstrak

Kebutuhan Biologis termasuk dalam kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar bagi setiap manusia (kebutuhan fisiologis). Termasuk para narapida yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan. Namun, hak biologis sendiri tidak diatur secara ekplisit di dalam peraturan perUndang-Undangan sebagai hak yang dimiliki oleh setiap narapida. Hal ini menyebabkan banyak nya kasus penyimpangan seksual yang dilakukan oleh para narapidana yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan. Oleh sebab itu, seharusnya negara wajib mengatur hak biologis tersebut tersebut secara pasti didalam peraturan perundang-undangan, agar adanya suatu kepastian dan perlindungan hukum. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dan juga data yang digunakan berupa data sekunder yang bersumber dari buku buku ilmiah di bidang hukum, Jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pasal 14 UndangUndang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang didalamnya mengatur tentang hak bagi narapidana tersebut, tidak disebutkan hak biologis termasuk dalam hak yang dimiliki oleh setiap narapidana. Untuk memenuhi hak biologis nya narapidana dapat menggunakan Cuti Mengunjungi Keluarga. Namun, sulit dan ketatnya peraturan untuk memperoleh Cuti Mengunjungi Keluarga menjadikan tidak semua narapidana bisa mendapatkannya. Oleh sebab itu, pemerintah harus membuat gagasan atau pembaharuan hukum untuk mengattur hak biologis narapidana dalam peraturan perundang-undangan atau dengan adanya conjugal visit di setiap lembaga pemasyarakatan berupa conjugal room atau bilik asmara sebagai sarana pemenuhan hak biologis narapidana yang berstatus menikah.

Kata kunci: Hak Biologis, Perlindungan Hukum