Analisis Hukum Tentang Penunjukan Kuasa Hukum dalam Penyelesaian Gugatan Sederhana dalam hal Penggugat Berada diluar Wilayah Hukum Tergugat

Abstrak
Penunjukan kuasa hukum dan kewajiban para pihak hadir dalam persidangan dalam penyelesaian gugatan sederhana, yang telah diatur dalam Peraturan MahkamahkAgung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019ntentangtTata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dimana penggugat diharuskan menunjuk kuasa yang berdomisili diwilayah domisili hukum tergugat. .
Jenis penelitian ini adalah Penelitian Normatif, pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-Undangan dan Konseptual. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Analisis Deduktif dan Interpretasi (Penafsiran).
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa diharuskannya penggugat menunjukan kuasa dalam penyelesaian gugatan sederhana yang berada diwilayah hukum tergugat, dalam praktiknya pasal 4 ayat 4 Perma Nomor 4 Tahun 2019 yang mewajibkan para pihak untuk hadir dalam persidangan, dalam hal lain persidangan secara elektronik yang memungkinkan dilaksanakan secara jarak jauh melalui audio visual yang memungkinkan para pihak berpartisipasi dimana dan kapan pun berada. Oleh karena itu penunjukan kuasa yang sebagaimana telah diatur dalam pasal 4 ayat 4a Perma Nomor 4 Tahun 2019 dirasa sangat mubadzir, Dalam prinsip biaya ringan ini tidak terpenuhi dikarenakan harus menggunakan jasa kuasa hukum yang biaya tidak murah. Hal ini sangat menyulitkan bagi masyarakat yang tidak mampu ingin mencari keadilan guna memperjuangkan haknya. Perbedaan wilayah domisili mempengaruhi juga dari segi biaya yang dibutuhkan untuk biaya perjalanan serta waktu yang di tempuh untuk menghadiri setiap persidangan.

Kata Kunci : Penunjukan, Kuasa Hukum, Gugatan Sederhana