Ta’sir Sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Petani Garam Madura Dari Penetapan Harga Sepihak Oleh Pengepul

Pemerintah memiliki kewenangan dalam menetapkan harga pada suatu barang komoditas guna melindungi produsen dan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penetapan harga garam dalam Hukum Ekonomi Islam secara ta’sir dapat memberikan perlindungan terhadap petani garam dari penetapan harga sepihak oleh pengepul. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dari hasil studi pustaka terdiri dari bahan hukum primer dan skunder dengan pendekatan perundang-undangan dan analitis yang kemudian dianalisis dengan metode analisis deskripstif dan diduktif tentang penetapan harga garam secara ta’sir. Hasil penelitian ini menunjukkan perlu penetapan harga garam yang dapat mencegah tindakan yang mengandung praktik dan unsur larangan Hukum Ekonomi Islam dalam perdagangan garam oleh petani garam. Terjadi praktik terlarang talaqqi rukhban yang merupakan bentuk pendzaliman pengepul kepada petani garam, sehingga memicu timbulnya unsur larangan gharar berupa ketidakjelasan penetapan harga dan ketidakjelasan proses penimbangan dalam sistem tebas dan karung. Selain itu timbul unsur larangan dharar yakni rusaknya informasi harga yang disampaikan pengepul dan kesulitan yang dialami petani akibat dari pembayaran yang tidak pasti oleh pengepul. Akibat hukum dari perdagangan garam tersebut menjadi bathil. Penetapan harga secara ta’sir dapat memberikan perlindungan preventif kepada petani garam yang terdapat praktik terlarang talaqqi rubkhan dan pendzaliman terhadap petani garam berupa penetapan harga sepihak oleh pengepul.