PELAKSANAAN PERAN KEPALA DESA DALAM MENYELESAIKAN PERSELISIHAN BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA YANG TERJADI DI KECAMATAN SOCAH

Penyelesaian Tindak Pidana di luar peradilan melalui mediasi merupakan fenomena yang umum terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Salah satu bentuk pelaksanaan mediasi bukan hanya melalui aparat penegak hukum saja namun Kepala Desa juga dapat menjadi mediator dalam suatu dugaan tindak pidana . wewenang Kepala Desa sebagai mediator perselisihan masyarakat disebutkan dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Pasal 26 ayat (4) huruf K, namun dalam peraturan tersebut tidak dijelaskan secara rinci bagaimana metode pelaksanaan dan jenis perselisihan yang dapat ditangani oleh Kepala Desa. Adapun isu hukum yang perlu dikaji adalah bagaimana peran kepala Desa Sebagai Mediator atas dugaan tindak pidana dan hambatan apa saja yang dialami oleh Kepala Desa selama menjadi mediator. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis atau penelitian lapangan. Lokasi penelitian ini adalah Kecamatan Socah. Kepala Desa di Kecamatan Socah menyelesaikan suatu perselisihan dalam masyarakat dengan cara melakukan mediasi kepada pihak yang berselisih. Dari hasil penelitian dan kajian yang dilakukan diperoleh bahwa (1) peran Kepala Desa di Kecamatan Socah sangat penting demi menjaga perdamaian desa dan peran Kepala Desa di Kecamatan Socah sebagai mediator termasuk efektif dengan tingginya kasus yang berhasil di mediasi dan jenis dugaan tindak pidana yang diselesaikan oleh Kepala Desa di Kecamatan Socah adalah pencurian, penganiayaan, kenakalan remaja, pengancaman, kecelakaan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan penggelapan (2) terdapat beberapa hambatan yang dialami oleh Kepala Desa di Kecamatan Socah yakni adanya adanya provokator dalam mediasi yang sedang berlangsung dan salah satu pihak yang tidak mau datang untuk melakukan medias